"Oleh: Harri Firmansyah"
"Dan jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
— QS. Al-A'raf: 96
Ketika Angka Tidak Lagi Bercerita Jujur
Ada paradoks menyakitkan yang sedang menghantui kita.
Di atas meja para pengambil kebijakan, tersaji data yang tampak menggembirakan: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,61 persen — tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Neraca perdagangan surplus 68 bulan berturut-turut. Inflasi diklaim terkendali. Pemerintah dengan penuh keyakinan mendeklarasikan bahwa fundamental ekonomi kita kuat.
Namun di jalanan, di warung, di ruang-ruang keluarga kelas menengah dan bawah, cerita yang berkembang sungguh berbeda. Rupiah bergolak menembus Rp18.200 per dolar. IHSG mencatat penurunan beruntun enam bulan — fenomena langka yang dalam sejarah hanya pernah terjadi saat krisis finansial global 2008. Harga bahan pokok merangkak naik. Lapangan kerja semakin sempit. Daya beli semakin tergerus.
Pertanyaannya bukan: siapa yang berbohong?
Pertanyaan yang lebih dalam dan lebih mendesak adalah: mengapa kita terus mengukur kesehatan sebuah bangsa hanya dengan angka-angka yang bisa direkayasa narasinya, sementara wajah asli rakyatnya berbicara lain?
Kesalahan Paradigma: Kita Mengukur Mesin, Bukan Manusianya
Dalam ekonomi konvensional, fundamental sebuah negara identik dengan indikator makro: PDB, inflasi, neraca pembayaran, cadangan devisa, defisit anggaran, dan peringkat kredit internasional. Indikator-indikator ini adalah alat ukur yang sah dan perlu. Namun ia hanya mampu mengukur output mesin, bukan karakter operator-nya.
Ini seperti menilai kesehatan sebuah rumah sakit hanya dari angka pasien yang masuk dan keluar, tanpa pernah memeriksa integritas dan kompetensi dokter yang menanganinya.
Ekonomi — pada hakikatnya — adalah sistem kepercayaan yang dijalankan oleh manusia. Ia bukan sekadar mekanisme pasar atau formula matematika. Ekonomi adalah cermin dari nilai-nilai yang dipegang oleh mereka yang mengelolanya: para pejabat yang menetapkan kebijakan, pengusaha yang menggerakkan modal, dan rakyat yang menjadi pelaku transaksi sehari-hari.
Ketika nilai-nilai itu runtuh, tidak ada formula ekonomi — sehebat apapun — yang mampu menyelamatkan sebuah bangsa dari kehancurannya sendiri.
Mafsadah Yang Sudah di Depan Mata
Dalam terminologi fiqh muamalah, ada dua kutub yang saling berhadapan: maslahah — kemaslahatan yang memberi manfaat nyata bagi seluruh umat — dan mafsadah — kerusakan dan mudarat yang menimpa publik luas. Setiap sistem ekonomi yang beradab, apalagi yang mengaku berlandaskan nilai Islam, seharusnya bergerak secara konsisten dari mafsadah menuju maslahah.
Namun jujurlah kita bertanya: ke manakah arah gerakan kita hari ini?
Korupsi yang makin terkelola secara sistemik, tersembunyi di balik celah regulasi yang dirancang untuk mengakomodasi rente. Kebijakan publik yang dikemas dalam retorika kepentingan rakyat, namun substansinya memperpanjang kuasa segelintir. Etika bisnis yang dilepas demi efisiensi jangka pendek. Pengusaha yang mengakali pajak, merekayasa tender, dan membangun oligopoli di balik fasad legalitas. Pemimpin yang antusias berpidato tentang kesejahteraan, namun tak mampu merasakan denyut keperihan rakyatnya.
Ini bukan maslahah. Ini adalah mafsadah yang sedang kita hirup bersama, dan ia berakar pada satu sumber tunggal: krisis akhlak yang dalam.
Tauhid: Fondasi yang Telah Kita Tinggalkan
Di sinilah kita perlu berbicara tentang sesuatu yang hampir tidak pernah muncul dalam seminar kebijakan atau laporan bank sentral, namun justru merupakan inti dari seluruh bangunan peradaban: Tauhid.
Tauhid bukan sekadar pengakuan teologis bahwa Allah itu Esa. Ia adalah sebuah sistem orientasi hidup yang total dan menyeluruh — sebuah kesadaran bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun, termasuk dalam transaksi bisnis dan keputusan kebijakan, diawasi oleh Zat Yang Maha Mengetahui dan tidak bisa ditipu oleh laporan keuangan yang dipoles seapik apapun.
Ketika seorang pemimpin benar-benar bertauhid, ia gemetar bukan karena takut KPK, melainkan karena takut kepada Allah. Ia tidak akan berani mengalihkan anggaran publik untuk kepentingan pribadi, karena ia yakin bahwa perhitungan di dunia hanyalah preambul dari perhitungan yang jauh lebih teliti dan tidak bisa diintervensi di akhirat.
Ketika seorang pengusaha bertauhid dengan sungguh-sungguh, ia akan menjauhi riba bukan karena tidak menguntungkan, melainkan karena takut pada firman yang menyatakan bahwa pemakan riba sesungguhnya menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Baqarah: 279). Ia tidak akan menipu timbangan, memalsukan kualitas, atau membangun monopoli yang mencekik sesama.
Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW ketika mendiagnosis wahn — penyakit yang melemahkan umat bukan dari luar, melainkan dari dalam: cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Ketika elite ekonomi dan politik kita terjangkiti wahn, orientasi keputusannya bergeser dari "apa yang maslahat bagi umat" menjadi "apa yang mengamankan posisi dan membesarkan kekayaan saya."
Maslahah Performa: Menawarkan Sistem, Bukan Sekadar Slogan
Kritik terhadap krisis akhlak mudah dilontarkan. Yang lebih sulit — dan lebih berharga — adalah menawarkan sistem alternatif yang operasional, terukur, dan dapat diimplementasikan.
Di sinilah pemikiran Prof. Dr. Achmad Firdaus melalui karyanya Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan menjadi sangat relevan dan perlu mendapat panggung yang lebih luas.
Prof. Firdaus berangkat dari sebuah gugatan mendasar: sistem pengukuran kinerja konvensional — termasuk yang paling canggih sekalipun seperti Balanced Scorecard — hanya mengukur keberhasilan finansial dan operasional, tanpa menyentuh dimensi spiritual dan etika yang sesungguhnya menentukan apakah sebuah organisasi benar-benar memberi manfaat atau justru menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat sekitarnya.
Maslahah Performa menjawab celah ini dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah ke dalam sistem manajemen kinerja yang konkret. Ia mengembangkan enam orientasi kemaslahatan organisasi yang saling terkait dan saling menopang:
1. Orientasi Ibadah — sebagai pusat dan sumbu dari seluruh orientasi. Ini adalah cara pandang organisasi terhadap terjaganya nilai-nilai agama (al-din) dalam setiap proses bisnis. Bukan sekadar mushola yang indah di kantor, melainkan sejauh mana nilai kejujuran, amanah, dan ketakwaan benar-benar menjadi kultur yang hidup dan bukan sekadar dekorasi.
2. Orientasi Proses Internal — mencerminkan terjaganya jiwa organisasi (al-nafs): bagaimana operasional dijalankan dengan integritas, sistem pengawasan yang sehat, dan tata kelola yang bebas dari manipulasi dan rente internal.
3. Orientasi Bakat — melambangkan terjaganya keturunan (al-nasl) dalam makna kaderisasi: apakah organisasi melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlak, atau hanya mencetak eksekutor yang kompeten namun steril dari nilai?
4. Orientasi Pembelajaran — merepresentasikan terjaganya akal (al-'aql): apakah organisasi terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan kapasitas intelektual anggotanya secara berkelanjutan?
5. Orientasi Pelanggan — mencerminkan kualitas hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang dilayaninya: apakah ia sungguh-sungguh hadir untuk memberi nilai, atau hanya mengekstrak keuntungan dari mereka yang bergantung padanya?
6. Orientasi Harta Kekayaan — melambangkan terjaganya harta (al-mal): bagaimana kekayaan organisasi diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara adil dan bertanggung jawab?
Yang menjadikan Maslahah Performa bukan sekadar konsep filosofis adalah posisi Orientasi Ibadah sebagai pusat dari kelima orientasi lainnya. Ini adalah pernyataan paradigmatik yang berani: bahwa kinerja organisasi tidak bisa diukur secara parsial atau sektoral. Sebuah perusahaan yang menghasilkan laba fantastis namun mengorbankan kesejahteraan karyawannya, merusak lingkungan, dan mengabaikan nilai-nilai ketuhanan — dalam kerangka Maslahah Performa — adalah organisasi yang gagal secara fundamental.
Inilah terobosan yang seharusnya menjadi acuan bagi penilaian kinerja BUMN, lembaga keuangan syariah, instansi pemerintah, dan seluruh entitas ekonomi yang mengklaim bekerja demi kemaslahatan umat.
Tiga Akar Mafsadah Ekonomi Kita
Dengan lensa Maslahah Performa, kita bisa mendiagnosis dengan lebih presisi mengapa mafsadah begitu kuat mencengkeram ekonomi kita hari ini:
Akar Pertama: Orientasi Ibadah yang Hilang dari Pusat
Ketika ibadah hanya menjadi ritual personal yang terlepas dari praktik profesional, lahirlah fenomena yang kita kenal sebagai "si rajin shalat yang korup." Tauhid tidak terinternalisasi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku bisnis dan kebijakan. Akibatnya, rasa takut kepada Allah (khauf) yang seharusnya menjadi rem paling efektif dari segala perilaku koruptif, justru absen di tempat-tempat pengambilan keputusan paling krusial.
Akar Kedua: Orientasi Harta yang Tercerabut dari Keadilan
Dalam Maslahah Performa, orientasi harta kekayaan adalah yang terakhir — bukan yang pertama. Namun dalam praktik ekonomi kita, orientasi inilah yang telah menempati posisi pusat, menggeser dan mensubordinasi semua orientasi lainnya. Hasilnya adalah ekonomi rente: harta dikejar bukan melalui penciptaan nilai, melainkan melalui penguasaan akses dan manipulasi regulasi.
Akar Ketiga: Orientasi Bakat yang Melahirkan Eksekutor, Bukan Pemimpin Berakhlak
Sistem pendidikan dan pembinaan SDM kita telah berhasil menghasilkan profesional yang kompeten secara teknis, namun gagal melahirkan pemimpin yang berkarakter. Etika bisnis diajarkan sebagai mata kuliah, bukan diinternalisasi sebagai identitas. Hasilnya: generasi eksekutif yang mahir mengoptimalkan return on equity namun buta terhadap return on ethics.
Dari Balanced Scorecard Menuju Maslahah Scorecard
Selama dua dekade terakhir, banyak organisasi Indonesia — termasuk lembaga keuangan dan BUMN — mengadopsi Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem manajemen kinerja mereka. BSC memang maju dari sekadar ukuran finansial dengan menambahkan perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Namun ia tetap berdiri di atas fondasi nilai-nilai kapitalistik yang netral secara moral.
Prof. Firdaus menawarkan evolusi berikutnya: Maslahah Scorecard (MaSC) — di mana keenam orientasi Maslahah Performa diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bayangkan jika sistem ini diterapkan secara sungguh-sungguh di seluruh BUMN Indonesia: bukan hanya laba yang diukur, tetapi seberapa jauh perusahaan membangun SDM yang berakhlak, melayani pelanggan dengan tulus, dan mengelola harta dengan cara yang memuliakan, bukan mengeksploitasi. Bayangkan jika Kementerian Keuangan tidak hanya melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak, tetapi juga melaporkan indeks kemaslahatan dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara.
Ini bukan utopia. Ini adalah standar yang lebih tinggi — standar yang selayaknya dipegang oleh bangsa yang mayoritas penduduknya mengimani bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Penutup: Memilih Arah Perjalanan
Sebuah bangsa, seperti sebuah kapal besar, tidak langsung berbelok begitu kemudinya diputar. Ia butuh waktu, konsistensi, dan keberanian. Namun yang paling menentukan bukan kecepatan mesin atau ketebalan lambungnya — melainkan ke mana kompas menunjuk.
Hari ini kita dihadapkan pada sebuah pilihan paradigmatik yang tidak bisa terus-menerus dihindari:
Apakah kita akan terus menjadikan pertumbuhan PDB sebagai satu-satunya altar pemujaan, sambil membiarkan mafsadah menggerogoti kepercayaan, keadilan, dan martabat bangsa dari dalam?
Atau kita memilih untuk memulai perjalanan yang lebih panjang namun lebih bermakna: dari mafsadah menuju maslahah — dengan menjadikan Tauhid sebagai kompas, akhlak sebagai modal utama, dan Maslahah Performa sebagai sistem navigasinya?
Kekuatan ekonomi sejati sebuah bangsa bukan terletak pada cadangan devisa atau rasio utang terhadap PDB. Ia terletak pada integritas manusia yang mengelolanya. Tanpa rasa takut kepada Sang Pencipta, ekonomi hanyalah mesin pemburu rente yang pada akhirnya akan hancur oleh keserakahannya sendiri.
Sudah tiba saatnya kita berhenti berdebat tentang apakah fundamental ekonomi kita kuat atau lemah dalam bahasa statistik, dan mulai mengajukan pertanyaan yang jauh lebih fundamental:
Seberapa Kuatkah Akhlak Kita?
Karena di sanalah letak fundamental yang sesungguhnya. Dan di situlah perjalanan dari mafsadah menuju maslahah harus dimulai.
*Penulis adalah mahasiswa S2 Ekonomi Syariah Tazkia University, dan juga trainer di lebih 100 perusahaan Nasional dan Multi Nasional, Kementerian, lembaga dan BUMN. Termasuk juga aktif mentraining SDM di Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, serta penulis buku "High Class Response". Aktif dalam pengembangan etika bisnis berbasis nilai Islam di Indonesia.
Referensi Pemikiran:
· Achmad Firdaus, Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan, Deepublish, 2014
· Achmad Firdaus & Khaliq Ahmad, Islamic Business and Performance Management: Spirituality Perspective, Routledge–Taylor & Francis, 2023
· Ibn Khaldun, Muqaddimah (Abad ke-14)
· Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1995
· Daron Acemoglu & James Robinson, Why Nations Fail, 2012
· Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin — Bab Muamalah dan Etika Ekonomi
· QS. Al-A'raf: 96; QS. Al-Baqarah: 279; HR. Abu Dawud tentang Wahn